Sederet Klaim Kemudahan Punya Rumah-Tanah dalam UU Cipta Kerja Keuangan

Sederet Klaim Kemudahan Punya Rumah-Tanah dalam UU Cipta Kerja

Terakhir diperbaharui: 17 Oktober 2020

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor pertanahan, pemerintah membentuk badan baru yakni bank tanah. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) mengklaim bank tanah ini bakal menguntungkan masyarakat banyak.

Menurut Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Djalil dengan adanya bank tanah masyarakat bisa membangun rumah di perkotaan dengan harga yang lebih murah. Sofyan pun menjelaskan bagaimana cara kerja bank tanah tersebut hingga bisa membuat harga rumah di perkotaan lebih murah di kemudian hari.

Yang pertama adalah Bank Tanah itu idenya untuk menyediakan tanah milik negara untuk digunakan untuk kepentingan sosial, dengan apa namanya Perumahan Rakyat, perhutanan, dan lain-lain, ujar Sofyan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16 10 2020).

Bank tanah akan mengelola tanah-tanah yang selama ini terlantar atau tidak bertuan. Tanah terlantar tadi akan jadi milik negara. Sebagian dari tanah terlantar yang jadi hak milik negara tadi sebagiannya untuk perumahan rakyat.

Nah, di situ lah peran pemerintah memberi subsidi agar harga tanah di perkotaan khusus perumahan rakyat tersebut dipatok dengan harga semurah mungkin bahkan kalau perlu, kata Sofyan dijual dengan harga Rp 0 sehingga masyarakat tinggal membeli rumah saja yang dibangun di atas tanah tersebut.

Tanah perkotaan, tanah milik bank tanah kita bisa berikan nanti misalkan untuk harga tanahnya itu bisa antara, bahkan kalau perlu Rp 0, karena itu tanah negara yang dikelola bank tanah, ataupun kalau bayar, bayar murah sekali, ungkapnya.

Tanah terlantar yang diambil negara tadi akan dikelola oleh berbagai Kementerian Lembaga untuk membangun kebutuhan perumahan tadi.

Nah jadi kita menyediakan tanah. Siapa yang membiayai dan membangun, tentu ada yang bagi-bagi tugas, yang membangun kita tahu adalah Menteri PUPR atau nanti mekanismenya misalnya lewat Perumnas, bahkan di bank tanah dibikin juga lembaga khusus untuk membangun Perumahan Rakyat. Jadi yang membangun itu, tambahnya.

Untuk anggaran pembangunan perumahan rakyat tadi, kemungkinan juga akan mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga harganya lebih rendah. Lalu, untuk anggarannya, Sofyan sendiri tak bisa memastikan bakal diambil dari mana, tapi kemungkinan berasal dari program-program perumahan rakyat yang sudah ada seperti Tapera.

Anggaran perumahan rakyat itu tentu tidak semua perumahan rakyat itu harus gratis, jadi yang penting adalah ada sejenis subsidi, ada inisiatif dari pemerintah, kemudian rakyat yang membeli, kalau harganya tanah sudah Rp 0 maka harga rumahnya lebih rendah, tuturnya.

Berapa anggarannya, saya tidak bisa mengatakan, itu adalah di luar kompetensi saya. Tapi yang Anda lihat bagaimana misalnya sekarang sudah ada lembaga di bank, di OJK diwajibkan membikin lembaga penyedia rumah, kemudian juga sudah disiapkan Tapera, tabungan perumahan rakyat, yang itu di diambil dari berbagai pihak ya perusahaan, pengusaha dan pekerja untuk supaya ada tabungan untuk perumahan rakyat, paparnya.

Investor bisa pinjam lahan. Langsung klik halaman selanjutnya.

Sumber: detik.com