Wakil Presiden (Wapres) Ma ruf Amin meminta Indonesia bisa menjadi tuan rumah bagi industri halal sekaligus menjadi pemain di pasar global. Tujuannya agar dapat semakin meningkatkan ketahanan ekonomi umat.
Dia bilang, untuk mencapai tujuan itu, ada dua kunci utama yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang porsinya mencapai 64,2 juta di Indonesia. PR pertama adalah perluasan sertifikasi halal bagi UMKM, dan kedua memanfaatkan pasar domestik dengan mendorong digitalisasi.
Bagi pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil upaya penguatan dilakukan untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global atau global halal value chain untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat, kata Ma ruf Amin dalam pembukaan Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM yang disiarkan virtual, Selasa (20 10 2020).
Ia menerangkan, Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia, dengan persentase pangsa pasar produk halal dunia mencapai 10 . Untuk itu, sertifikasi produk halal perlu diperluas.
Menurutnya, upaya pemerintah memperluas sertifikasi itu ialah dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Dalam UU Sapu Jagat itu, sertifikasi produk halal bagi UMKM digratiskan.
Menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai industri halal global juga akan dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dan fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMKM, terang dia.
Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan ekspor produk halal yang saat ini porsinya baru sekitar 3,8 dari total ekspor pasar halal dunia.
Visi pengembangan industri halal Indonesia adalah selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, juga untuk memperluas peran dalam perdagangan produk halal global. Pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai US 2,1 triliun, dan akan berkembang terus menjadi US 3 triliun pada tahun 2023, imbuh Ma ruf Amin.
Terkait digitalisasi, menurutnya sudah menjadi keharusan untuk terus didorong khususnya kepada UMKM.
Pemanfaatan teknologi digital saat ini telah berkembang sangat pesat dan tidak bisa dihindari. Penetrasi pemanfaatan teknologi digital telah sampai ke seluruh pelosok tanah air. Menurut data view research center yang dirilis tahun 2019, pengguna smartphone aktif di Indonesia diperkirakan 42 atau lebih dari 100 juta orang pada 2018. Dengan jumlah tersebut Indonesia menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, papar dia.
Selain bagi UMKM, ia juga meminta pemerintah mendorong pemanfaatan platform digital untuk menyalurkan bantuan pada UMKM dalam hal mendorong digitalisasi itu juga. Dengan mendorong digitalisasi pada penyaluran bantuan UMKM itu, pemerintah dapat menghemat anggaran yang cukup besar.
Selain itu pemerintah dalam menghemat biaya infrastruktur transaksi yang sangat mahal seperti percetakan kartu debit maupun sistem elektronik data capture untuk EDC. Karena itu saya meminta agar pemanfaatan teknologi biometrik tersebut dapat segera diadopsi agar penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dapat berlangsung dengan baik, tutupnya.