Jakarta - Sebanyak 25 bidang usaha dibuka investasinya hingga 100% untuk asing. Sebanyak 25 bidang usaha yang investasinya dibuka 100% untuk asing pun tersebar di beberapa sektor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan terkait kebijakan tersebut dan dampaknya di tahun politik. Terlepas dari politik, ada langkah perbaikan ekonomi yang harus dilakukan yaitu transaksi berjalan yang masih defisit.
"Kalau bicara politik, di bidang ekonomi kita menghadapi fakta-fakta transaksi berjalan kita defisitnya cukup merepotkan kita. Kita ingin supaya defisit ini berkurang secara bertahap. Dia tidak mungkin berkurang secara drastis," kata Darmin dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Langkah lain yang dilakukan untuk perbaikan ekonomi juga menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6%. Kenaikan bunga acuan dilakukan untuk menarik minat lebih banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.
"Sehingga hal lain yang dilakukan pemerintah adalah seperti BI mengeluarkan kebijakan suku bunga lebih awal. Sekaligus memberikan confidence kepada market bahwa 'hey Anda membawa dana ke Indonesia untung loh'" ujar Darmin.
Selanjutnya, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan adalah memperluas penggunaan biodiesel 20% atau B20. Dengan demikian impor minyak berkurang karena digantikan minyak sawit dalam negeri.
"Intinya adalah kalau perhatikan kebijakan yang disusul itu misalnya B20, bea masuk untuk impor, kemarin yang kita keluarkan perluasan insentif pajak," tutur Darmin.
Darmin menambahkan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan daftar negatif investasi (DNI) untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Para pengusaha diminta membawa pulang DHE ke Indonesia dan DNI dilakukan untuk menggenjot investasi di sejumlah sektor.
"Kemudian DHI dan relaksasi DNI ini semua tujuannya adalah untuk mengisi kalau anda lihat pohon industri kita itu banyak sekali bolongnya. Kalau itu nggak dibikin-bikin setiap kali ekonomi kita tumbuh dia pasti perlu," ujar Darmin.
"Kalau dia perlu tapi tidak ada artinya apa impor. Kita menghadapi itu kita tahu ini tahun politik, tapi kita tidak bisa berpikir politik saja tapi kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi ya kita lakukan," tutup Darmin.
(ara/fdl)