Jakarta - Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek besar yang digarap pemerintah era Jokowi-JK yang sudah berkuasa selama 4 tahun. Namun dari sejak awal, proyek ini terus menuai polemik.
Mega proyek ini sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Pada awal pemilihan investor saja proyek ini sudah menimbulkan kontroversi. Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Studi saat itu dilakukan untuk membangun kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, dengan jarak sepanjang 748 km. Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA.
Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.
Namun setelah konsep matang, pemerintah justru melakukan lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik dengan proyek itu dan masuklah China. Pemerintah akhirnya justru memilih China ketimbang Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat JKT-BDG.
Jepang sendiri menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun.
Sementara itu, proposal China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun.
Keputusan itu pun sempat mendapatkan sindiran dari Komikus Jepang, Onan Hiroshi. Banyak warganet asal Indonesia yang marah akibat komik yang terdiri dari dua halaman itu.
Proyek ini pun akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.
KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengusaha proyek ini 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai China Railway International (CRI). PSBI merupakan konsorsium 4 BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
Pada 21 Januari 2016 proyek ini resmi dimulai dengan dilakukannya groundbreaking oleh Jokowi di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Dengan berbahasa Sunda, Jokowi meresmikan pembangunan proyek ini.
Namun sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek terus terkendala masalah pembebasan lahan. Alhasil pendanaan yang berasal dari China tersendat. Mereka tak mau mencairkan dananya sebelum lahan proyek dibebaskan.
Nilai proyek tersebut juga membengkak yang saat ini menjadi US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp 81,96 triliun (kurs US$ 1 = Rp 13.500). Sebelumnya, nilai proyek ini dihitung sebesar US$ 5,988 miliar.
Politikus Partai Demokrat, Roy Suryo sempat menuding proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek bohongan atau disebutnya dengan istilah 'kecebong' yang merupakan kependekan dari 'Kereta Cepat Bohong-bohongan'.
Alasan dia menyebut proyek ini proyek bohongan lantaran proyek ini hanya dijalankan demi kepentingan pengembang sehingga dianggap tak sepenuhnya demi kebutuhan masyarakat.
"Kecebong itu kereta cepat bohong-bohongan. Iya, ini bohong-bohongan karena sebenarnya tidak perlu membangun kereta cepat Jakarta-Bandung yang berhenti 4 kali," kata Roy.
Selain itu, proyek ini juga sempat diterpa pemberitaan tak sedap mengenai penggunaan tenaga kerja China.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pun tak mengelak dengan isu tersebut. Namun dia menegaskan para pekerja asing itu tenaga kerja ahli atau terampil.
Dia menjelaskan pembangunan proyek kereta cepat mengandalkan teknologi dari China, sehingga untuk didatangkan dari China. Salah satu pekerjaan yang dilakukan pekerja China adalah pembangunan terowongan.
Meski begitu, proyek ini sejatinya sudah dimulai, namun progresnya lambat. Hingga awal Juli tahun ini progres konstruksi hanya 5% dan pembebasan lahan hampir 70%.
Proyek ini sebenarnya ditargetkan selesai pada 2021 mendatang. Meski begitu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra yakin proyek ini bisa selesai sesuai target.
Pada April 2018 China Development Bank (CDB) telah mencairkan pinjaman perdana sebesar US$ 170 juta. Kemudian aawal September 2018 CDB kembali mencairkan pinjaman termin II sebesar US$ 274,8 juta atau setara Rp3,847 triliun.
Dari total pencairan tahap kedua tersebut, 60% di antaranya atau sebesar US$ 165,2 juta, dialokasikan sebagai pelunasan uang muka kepada EPC Kontraktor dalam hal ini HSRCC.
(das/zlf)